Oleh : Hersumpana    

Dalam kenyataan, memperbicangkan soal pembangunan kota di Indonesia masa kini tidak terlepas dari realitas sehari-hari tentang komunitas-komunitas kampung urban yang menandai dan menghidupi geliat - semarak dan ramainya - sebuah kota. Secara keruangan, sangat jelas bahwa tidak ada penarikan garis yang menegaskan batas-batas tertentu sebagai kota dan kampung. Artinya, kenyataan kota merupakan integrasi baik fisik, sosial dan kultural. Dimensi-dimensi ini mewarnai pergulatan perkembangan kota secara interaktif membentuk sebuah komunitas masa depan kota. Permasalahannya bagaimana karakter-karakter tersebut menentukan dalam proses modernisasi kota kita, bukan hanya didominasi oleh kuatnya penafsiran sepihak oleh para penentu kebijakan dan pemilik modal yang menentukan garis-garis pembangunan sebagaimana yang kuat menggejala sekarang ini lewat penyeragaman selera metropolis dan praktik-praktik kekerasan atas nama pembangunan. Tulisan ini mendiskusikan gagasan dan praktik gerakan kota dari kenyataan kampung sehari-hari di Yogyakarta tentang pembayangan sebuah masa depan kota yang berkarakter budaya dalam arti yang luas dan mengandung kesejarahan tersendiri. 

Memandang Kota dari Kenyataan (sehari-hari) Kampung        

Kenyataan yang melekat sehari-hari dalam hidup masyarakat kampung menampilkan hamparan kenyataan sosial-kultural, sosial-ekonomi, sosial-politik, sosial-religius yang terintegrasi menjadi semacam jaring-jaring kebudayaan sebuah masyarakat kontemporer. Kenyataan ini sangat kaya dengan makna dan keunikan yang potensial dalam membentuk kehidupan kota. Secara umum, pemahaman tentang kota itu merujuk pada pengertian formal yang ditandai dengan berbagai fenomen-fenomen selera yang homogen seperti bangunan gedung-gedung megah dan tinggi, pusat-pusat perbelanjaan modern, mobil-mobil mewah, jalan-jalan yang mulus, cita rasa dan gaya hidup yang  trendy mengikut arus yang menjadi cirikhas kehidupan metropolis. Pertanyaannya, apakah karakteristik-karakteristik ini yang sesungguhnya mencirikan identitas kehidupan kota-kota Indonesia? Bukankah itu lebih sebuah penampakan imitatif sebagian kecil dari apa yang membentuk sebuah kehidupan kota. Dan rupanya, kenyataan abstrak (ilusif) tersebut mampu membius sebagian besar masyarakat kita. Kenyataan ini membuat kita jadi ahistoris dan pragmatis. Dalam arti tertentu bisa dikatakan logika pembangunan kota kita terjerat dalam situasi yang tidak realistis. Oleh karena itu, rekontruksi pengertian-pengertian pembangunan kota dari kenyataan sehari-hari sebagian besar masyarakat urban yang tinggal di kampung adalah signifikan sehinggga esensi permasalahannya lebih realistis.         

Pengalaman YPR berlajar dan bekerja sama dengan komunitas kampung menegaskan bahwa kampung adalah laboratorium dan sumber pengetahuan hidup yang dinamis dan tidak pernah habis. Setiap kampung merupakan manifestasi jalinan fenomen-fenomen sosial dan kultural orang per orang dan komunitas sebagai tatanan struktur sosial yang paling dasar. Sesungguhnya pada tingkat kampung terjadi operasionalisasi segala bentuk pengambilan keputusan negara sekaligus juga obyek bagi komoditas-komoditas ekonomi kapitalis. Dalam arti tertentu, kenyataan hidup sehari-hari kampung menjadi  medan pertarungan berbagai kepentingan terus-menerus. Secara teoritis, dalam kondisi tersebut posisi kampung menjadi rapuh dan rentan terhadap kekuatan-kekuatan ekonomi-politik-budaya dominan. Akan tetapi, pada praktiknya komunitas-komunitas kampung pinggiran justru memiliki berbagai siasat dan strategi resistensi yang luar biasa dalam mengakomodasi berbagai kekuatan-kekuatan dominan. Komunitas kampung kota memiliki siasat kebudayaan tersendiri dalam merespon modernisasi kota.          Bentuk-bentuk siasat kebudayaan komunitas kampung dapat disaksikan dalam pengalaman-pengalaman menjinakkan persoalan-persoalan krusial dan genting ke dalam mekanisme informalitas kampung(an). Dengan kata lain, proses penyelesaian persoalan didasarkan pada interaksi manusiawi dan kemampuan mengembangkan mekanisme dialogis* bukan atas dasar pemberian sanksi dan hukuman. Bahasa informalitas ini yang membuat hidup kampung menjadi lebih alami dan wajar.          Jalinan relasi informal juga menentukan dalam proses produksi mereka. Secara ekonomi, komunitas kampung bertahan hidup dengan mengandalkan kemampuan kreatif menciptakan peluang-peluang dalam keriuhan perkembangan kota yang penuh semangat persaingan. Penyediaan berbagai jasa-jasa sederhana, sebagai tukang cuci, tukang becak, tukang ojek, sopir, buruh bangunan, pedagang keliling, sales, pegawai toko, pegawai pabrik, pemulung, tukang parkir, pengamen merupakan jenis-jenis pekerjaan utama komunitas kampung. Mereka-merekalah sebenarnya yang melayani kemeriahan kota.         

Cara produksi (model produksi) komunitas kampung membentuk karakter kota. Berbeda dengan kota-kota besar di Paris atau New York City yang tumbuh dalam logika perencanaan kota ideal dengan segala macam infrastruktur fisik maupun sosial yang terencana, kota-kota di Indonesia lebih terbentuk dari proses yang disebut sebagai kampungisasi. Artinya, karaker kota-kota di Indonesia seperti Yogyakarta lebih dibentuk oleh kantung-kantung komunitas kampung yang menyangga dinamika kehidupan kota dengan karakter-karakter kehidupan yang ngampung, tidak terencana, dan penuh dinamika informal. Kenyataan ini sangat berlawanan dengan bayangan kota ideal yang dibangun sejak kolonial seperti tampak dalam perencanaan perumahan untuk komunitas Eropa di Kota baru yang tertata rapi dengan prasarana jalan-jalan besar dan pohon-pohon rindang mewarnai kampung elite itu.         

Konsekwensi logisnya, pembangunan kota-kota di Indonesia harus mengakui keberadaan dan kenyataan kampung-kampung yang hidup dengan segala dinamikanya. Pembangunan kota menjawab persoalan-persoalan ruang-ruang sosial-ekonomi, sosial-politik dan sosial-budaya masyarakat yang membentuk kehidupan kota yang lebih manusiawi dan responsif**. Dengan demikian, pembangunan kota disemangati oleh nilai-nilai asasi manusiawi, bukan berdasarkan bahasa kekuasaan dan represi dalam segala bentuk.         

Persoalannya bagaimana membahasakan potensi kampung ke dalam sebuah produk keputusan politik jika kondisi kampung masih dicitrakan sebagai biang kekumuhan, keliaran, kekurangajaran, dan sumber-sumber penyakit kota seperti sekarang? Pengalaman penelitian aksi YPR tentang sejarah kampung (2003) dan kewargaan spatial (2004), juga refleksi belajar di Kampung Permagangan bersama komunitas 4 kampung Yogyakarta memperlihatkan potensi dan kreatifitas komunitas kampung sebagai model pengembangan kota.         

Pertama , realitas kampung sebagai ruang interaktif-toleran. Yang menonjol dari realitas sehari-hari kampung adalah kecanggihan dalam mengatur kehidupan yang heterogen, konflik dan ambisi dalam bahasa-bahasa yang dialogis dan toleran. Keputusan-keputusan yang menyangkut kehidupan bersama dihasilkan dalam semangat toleransi dan pertimbangan interaksi-manusiawi. Meski beberapa komunitas kampung mulai menjadi lebih kaku mengikuti perkembangan trend nasional yang mewarisi semangat birokrasi-militeristik dalam wajah-wajah yang saleh dan dogmatis. Di Tingkat RT/RW semangat interaksi-toleran ini pontesial menjadi model pembentukan kebijakan-kebijakan partisipatif.          Kedua, model produksi yang informal membentuk jaringan-jaringan ekonomis yang fleksibel dan adaptif. Konsep sosial-ekonomis yang berdasarkan kekuatan-kekuatan resiko diatur sedemikian rupa sehingga kehidupan terus berlangsung, lewat lembaga-lembaga ekonomi sosial seperti arisan, jimpitan, sebrakan, utang-utangan di tingkat kampung efektif menjadi sumber-sumber alternatif bagi massa rakyat kecil*** .         

Ketiga, spiritualitas-kultural kampung yang dinamis. Di samping politisasi keagamaan formal di tingkat RT/RW beberapa tahun terakhir, pertemuan-pertemuan ideology yang berbeda dalam keseharian warga menunjukkan sebuah kearifan tradisional yang operatif dalam menyelesaikan perbedaan-perbedaan keyakinan/kepentingan. Ketidakberdayaan justru terjadi pada tingkat formalbirokratis yang tidak mampu membahasakan dan menangkap spiritualitas yang hidup di tengah masyarakat.         

Ada banyak sekali siasat dan strategi budaya kampung yang berkembang dalam mensikapi perubahan-perubahan nasional maupun global. Di tingkat kampung, persoalan yang tidak mampu berjalan pada tingkat struktural bisa diselesaikan, karena logika informalitas dan praksis nyata kehidupan jauh lebih penting dari pada pagar-pagar dan aturan-aturan yang tidak produktif dan semakin mengikis kemampuan-kemampuan kultural dan spiritualitas kampung dalam menghadapi perubahan-perubahan zaman. Secara jelas, hal itu menunjukkan bahwa kebijakan tentang pembangunan kota tidak bisa disusun di balik meja kerja birokrasi pemerintah, design arsitek di atas kertas kosong, atau formula-formula yang bagus di atas kertas. Kenyataan rakyat sehari-hari yang senantiasa bergulat untuk memberdayakan komunitasnya harus menjadi pijakan dalam perancangan pembangunan kota-kota kita. Secara politis, pengakuan terhadap entitas dari komunitas kampung-kampung pinggiran, para gelandangan, para pedagang kaki lima, para pekerja di sektor sektor informal lain merupakan tindakan yang penting untuk membangun kota yang lebih demokratis dan beradab.         

Gerakan Kota: Kampung sebagai model         

Secara sederhana, gagasan tentang gerakan kota yang bertitik tolak dari kampung sebagai model, bermaksud mengembangkan paradigma pembangunan kota yang didasari pencerminan HAM kota (citizen right) dalam menentukan dan mengatur kehidupan bersama secara adil dan demokratis. Kenapa kampung? karena secara riil, pada domain kampung sebenarnya berbagai macam keputusan, kebijakan penguasa, mendapatkan wujudnya dalam praksis hidup konkrit keseharian. Pada level ini segala macam keruwetan terjadi, dan pertama-tama yang paling menderita sebagai konsekwensi atas sebuah pengambilan keputusan adalah rakyat yang tinggal di kampung-kampung. Dalam tatanan struktur masyarakat yang birokratis-militeristik dan vertikal lewat sistem RT/RW sebagai perangkat birokratis yang langsung bersentuhan dengan rakyat, kampung memiliki peran strategis dalam kehidupan bersama.          Berangkat kenyataan sehari-hari di atas, semua pihak bisa berpartisipasi dalam membangun gerakan kota Indonesia yang lebih realistis, mulai dari kampung. Gerakan kota ini merupakan paradigma yang senantiasa berkembang sesuai dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi bukan bertujuan romantisme mengembalikan kepada nilai-nilai tradisional yang sering lebih sekadar retorika akan tetapi secara konkrit bagaimana menemukan kemungkinan-kemungkinan yang rasional dan realistis dari praksis kehidupan rakyat. Singkatnya, paradigma kampung sebagai masa depan kota berusaha mewujudkan perkembangan kualitas personal maupun institusional warga yang mampu berkomunikasi dan bernegosiasi dengan pihak-pihak penguasa.         

Pilar-pilar utama dalam mewujudkan gagasan kampung sebagai masa depan kota bersentuhan langsung dengan proses peningkatan ketrampilan dan kemampuan warga kampung dalam mengurus urusannya sendiri. Kemampuan mengatur diri mengandaikan rakyat memiliki kualifikasi dalam kepemimpinan, pengorganisasian dan pengambilan keputusan. Kemampuan itu bisa dilakukan lewat pendidikan politik dalam praktek hidup organisasi sehari-hari di tingkat kampung, pengembangan jaringan komunikasi antar organisasi kampung, dan tingkat kota.         

Proses politik ini merupakan gerakan konkrit yang harus terus dikembangkan lewat kemitraan dengan berbagai pihak, baik lembaga swadaya, universitas, media, dan dengan pemerintah kota. Pada tingkat praksis, gerakan ini secara operatif berjalan melalui relasi-relasi personal dan komunitas yang konsern seperti media dan universitas. Sementara, pihak pemerintah meski bahasa yang digunakan sekarang ini hampir sama tetapi lebih sulit dijangkau. Dalam pengalaman YPR, persemaian gerakan kota dengan kampung sebagai subyek mulai berkembang ketika terjadi persentuhan dengan media dan universitas ****.         

Pada tingkat masyarakat, gerakan ini dibunyikan dalam kerangka kritis, melalui berbagai bentuk dan model pengembangan masyarakat yang dikerangkai sebagai pendidikan komunitas sanggar kampung. Artinya, kampung menjadi ruang belajar bersama antar anggota komunitas dan elemen-elemen lain. Kesadaran bahwa kampung adalah sumber pengetahuan dan kemampuan untuk mendialogkan pengalaman keseharian dengan komunitas-komunitas lain menjadi ukuran peningkatan kualitas kemampuan warga dalam partisipasi kehidupan publik.         

Ketika masyarakat mampu menyuarakan aspirasi mereka dan melakukan negosiasi dengan pihak lain, bisa pemerintah, universitas, pasar, lembaga swadaya masyarakat, maka cita-cita gerakan kota ini bisa menemukan iramanya. Sudah barang tentu, bahwa kesadaran tentang paradigma gerakan pembangunan kota yang berbasis pada realitas sosial kemanusiaan perlu semakin diperluas dan dilakukan sampai ketingkat para perancang kebijakan di tingkat pemerintahan.         

Penutup         

Pembangunan kota yang berbasis kebudayaan dengan pendekatan keruangan kampung merupakan usaha memngembangkan paradigma kota yang disemangati oleh pengembangan secara kualitatif kemampuan personal dan institusi warga kota di tingkat publik. Pendekatan ini merupakan metode integral terhadap kenyataan-kenyataan konkrit masyarakat di tingkat kampung yang kompleks sebagai pijakan.         

Paradigma kampung sebagai masa depan kota yang berbudaya merujuk pada praktik-praktik interaksi dan interelasi komunitas kampung yang menghidupi prinsip-prinsip toleransi, dan dialog dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kepentingan bersama. Kemampuan kampung untuk mengatur diri sendiri dan berperan dalam menentukan kebijakan-kebijakan publik menjadi karakter utama gerakan perkotaan yang berspirit pada perwujudan HAM kota.         

Akhirnya, kota tidak lain adalah pertemuan dari jalinan-jalinan budaya komunitas yang bercirikan heterogen, menampung berbagai identitas sosial-ekonomi-politik-budaya masyarakat hingga ke relung-relung yang paling asasi dan prinsip, mampu menjadi tempat bertemu semua elemen-elemen kehidupan masyarakat, sebagaimana interaksi dan interelasi yang selalu bergerak dan bertransmutasi dalam kenyataaan sehari-hari masyarakat kampung menuju kualitas hidup yang lebih adil dan wajar.         

[Penulis bekerja sebagai pegiat komunitas kampung pada Yayasan Pondok Rakyat]       

* Setiapkali terjadi konflik antar anggota komunitas kampung, sistem penyelesaiannya umumnya melalui seorang mediator, bisa saudaranya atau orang yang mempunyai pengaruh dan didengarkan. Hampir jarang sekali terjadi konflik yang terbuka. Siasat untuk tidak berhadapan langsung ini biasanya lebih efektif menyelesaikan konflik secara damai.         

** Prinsip Keadilan (justice) harus tercermin dalam spirit perancangan dan pengembangan kota sebagaimana kota-kota modern yang telah menerapkan Civic Right Charter sebagai basis dalam pengaturan kehidupan kota.         

*** Tentang lembaga keuangan di tingkat kampung diteliti oleh seorang ilmuwan Belanda, Hotze Lonzt,  Juggling Money in Yogyakarta . Financial selfhelp organisations and the quest for security . Amsterndam, Academic Profesorschrift : 2002.         

**** Kampanye memperluas ide-ide gerakan perkotaan yang berbasis kenyataan masyarakat di tingkat ilmiah bersama dengan komunitas kampus menjadikan wacana tentang pembangunan kampung sebagai masa depan kota merupakan aksi-responsif tersendiri sekaligus meletakan kembali masyarakat sebagai laboratorium hidup ilmu pengetahuan sosial.